Si Gunung Hitam Menghidupi Pelabuhan Tangkayu

KALIMANTAN TIMUR -                                   

  Kalimantan Timur       Tarakan, Tim Kaltim 1 memulai perjalanan pertama kali minggu yang lalu pada Senin, 18 Oktober 2010 di Bandara Juwata, Tarakan. Sebelum mendarat, pilot menginformasikan cuaca di luar sebesar 39 derajat Celcius. Cukup panas untuk ukuran jam 10 pagi. Namun, sepanasnya hari itu, tubuh saya berdegup senang membayangkan perjalanan selanjutnya.

Supir taksi bandara menyapa dengan ramah dan siap mengantar kami. Cukup nyaman walaupun tanpa pendingin udara. Saya dan rekan Prama membuka jendela taksi supaya angin dapat masuk. Tiba-tiba, pendamping kami, Edi Hartono menujuk ke arah trotoar.

"Di sini tempat kerusuhan kelompok bulan lalu. Masih kelihatan kan pohon di pinggir jalan banyak yang ditebang. Itu tebasan Mandau. Waktu itu, hampir semua orang membawa parang tradisional. Untunglah cepat berlalu," ujarnya.

Sambil bercerita mengenai kerusuhan sebulan silam, tidak terasa setelah 15 menit, sampai juga di Pelabuhan Tangkayu. Kami bersiap naik kapal cepat Sinar Baru menuju Pulau Sebatik. Harga yang tertulis di tiket Rp 170.000. Menurut informasi, kami akan menempuh perjalanan laut selama 3 jam untuk menyeberang ke Pulau Sebatik. Perjalanan menyusuri laut pasti sangat asyik. Deru mesin kapal, hembusan angin, dan percikan air yang kadang melewati jendela menyambut saya.

Pelabuhan Tangkayu memang terkenal menjadi tempat transit tongkang batubara dari beberapa kota di utara Kalimantan Timur. Jadi, tidak heran bila kita dapat melihat kapal tongkang batubara dan kapal cepat penumpang bersisian di sepanjang dermaga. Batubara dan kayu olahan menghidupi Pelabuhan sibuk ini.

Tidak sampai 10 menit, di pinggiran sungai, saya melihat hutan bakau yang gundul. Tanah kuning menyembul dan di sisinya ada kapal tongkang kecil dengan tumpukan kayu-kayu log besar. Agak jauh di belakang tumpukan kayu log, semua penumpang dapat melihat asap hitam membumbung. Mungkin asap tersebut berasal dari pembakaran hutan bakau atau memang ada industri yang memakai bahan bakar batubara.

                                          Penasaran, tidak lama kemudian saya melihat gunungan batubara ditumpuk di kapal tongkang. Hitam dan menyedihkan. Bukti pengerukan yang memberi bekas lubang permanen pada bumi hijau Kalimantan. Penambangan batubara dan kayu hutan memang menjadi salah satu roda penggerak ekonomi di Kalimantan Timur. Rakyat, pemerintah, dan swasta menjadikan sektor pertambangan dan hutan sebagai komoditas utama untuk mendapatkan keuntungan.

Menarik, belum sampai sehari di Kalimantan Timur. Akhirnya saya melihat juga realitas yang menjadi penggerak ekonomi daerah ini. Bila melihat dari kacamata pembangunan, eksploitasi sumber daya alam memang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, apakah akan terus seperti itu? Saya berharap generasi Indonesia selanjutnya masih dapat menikmati hijaunya hutan hujan tropis Kalimantan Timur yang menyimpan beragam keanekaragaman hayati. Sepenggal harapan di awal perjalanan ini menjadi doa kecil untuk masa mendatang.(B)

Koruptor Di Sumut Terus Menggurita

 (Medan)                                                                                          - Direktur Eksekutif AMIPKA (Aliansi Masyarakat Independen Pemantau Kinerja Aparatur Negara) Pusat  David Ridwan Betz menilai sistem penegakan hukum di Sumut sudah berantakan hingga koruptor terus menggurita. Untuk itu AMIPKA  berpendapat Kejatisu dan Poldasu sepantasnya menjadikan Sumut sebagai “darurat korupsi” dan membentuk tim terpadu untuk menangkap para koruptor di daerah ini.
“Setelah ditahannya Gubsu  oleh KPK, menyusul tersangkutnya Walikota Medan dalam kasus penyalahgunaan APBD di Tapsel, disidangnya  nabtab Bupati Asahan  Risudin dan lainnya pertanda mengguritanya korupsi di tubuhbirokrasi di Sumut selama ini”,kata David Ridwan Betz kepada Medan Pos di Medan kemarin.
Menurut David, dari  catatan dan pemantauan AMPIKA di seluruh Indonesia, angka kasus korupsi dan penyalahgunaan jabatan lebih kerap terjadi di Sumut. Persentase penyalahgunaan anggaran Negara dan penyalahgunaan wewenang jabatan yang dilakukan aparat penegak hukum di Sumut menempati 90% sebagai daerah yang cukup rentan dari dampak korupsi.
Dikatakan,  sistem penanganan korupsi harus dirubah, mengingat pelaku korupsi yang paling rutin dan terselubung adalah di tingkat kepala dinas. Seharusnya pihak yang menangani kasus Tipikor perlu diberi tegang waktu dan target untuk membersihkan semua indikasi yang terkait kasus korupsi di setiap pemerintahan kabupaten/kotamadya.
“Dan penangkapan dan penjeratan sejumlah bupati maupun walikota bukan prestasi keberhasilan di dalam penanggulangan korupsi di daerah ini. Ada sejumlah pejabat berwenang yang menyelip diantara pejabat utama selama ini sudah bermain puluhan tahun lepas dari jangkauan hukum dan nama mereka  tidak begitu terekspos. Namun modus KKN yang mereka lakukan sudah menggurita di setiap kantor dinas”,kata David.
David Ridwan Betz mencontohkan beberapa kasus penyalahgunaan anggaran di Kabupaten Deli Serdang yang dikelola pejabat di tingkat dinas dan sub dinas di Pekerjaan Umum. “Mereka ini “mickey mouse korupsi” yang selama ini sengaja dibiarkan dan dipeliharan oleh sejumlah oknum  pejabat penegak hukum”,kata David.
Kapoldasu pun kata Direktur Eksekutif AMIPKA itu, harus turun tangan menginjeksi satuan tipikor yang ada di tingkat Polres. Demikian juga Kejatisu menajamkan dan melebarkan “jaring halus”nya di tingkat Kejari.
AMIPKA juga mensinyalir banyak kekayaan koruptor di Sumut tersimpan di bank pemerintah dan swasta dan akan mendesak Tim PPAT Pusat untuk memeriksa sejumlah rekening gelap yang menggunakan nama sejumlah anggota keluarga pejabat yang terindikasi koruptor di Sumut yang selama ini belum terpantau. “Kepada lapisan masyarakat yang ingin membuat laporan atas temuan menyangkut tindak pidana korupsi bisa melaporkan langsung ke lembaga AMIPKA (B)

 

Kejati Diminta Ungkap Korupsi Dana Bos Di Sumut

Medan ( KRATON TV) :                                                            Ketua Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Provinsi (PKP) Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Sumatera Utara, Marlon Purba, meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut mengusut tuntas dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di daerah itu.

“Korupsi DAK dan dana BOS di daerah ini diduga dikoordinir oleh sekelompok ‘mafia’ yang melakukan ‘kongkalikong’ dengan para aparatur pemerintahan mulai dari pejabat di Dinas Pendidikan Provinsi hingga Disdik Kabupaten/Kota dan Kecamatan,” katanya di Medan,.

Marlon sendiri mengaku akan memberikan bukti-bukti kongkrit sekaligus nama-nama para “mafia” yang “mengemplang” DAK dan dana BOS di Sumut.

Menurut dia, sudah bukan rahasia lagi jika para “mafia pendidikan” tersebut sering menghalangi para kontraktor yang ingin menjadi peserta tender di Disdik. “Sudah bukan rahasia lagi jika tender di Disdik Sumut dan kabupaten/kota dimonopoli mereka,” ujarnya.

Di tingkat kecamatan, katanya, pihaknya juga menerima informasi adanya “mafia pendidikan” yang melakukan intimidasi dan mengancam para kepala sekolah. Intimidasi tersebut dilakukan agar mereka bisa memonopoli proyek yang ada di sekolah-sekolah tersebut.

“Pengakuan dari kepala sekolah yang saya terima, mereka dipaksa menyerahkan pengerjaan dan pengelolaan anggarannya kepada para ‘mafia’ tersebut,” ungkapnya.

Untuk itu Marlon mengaku pihaknya akan segera menyampaikan berkas atau data tentang dugaan korupsi dan penyimpangan anggaran DAK dan BOS di Sumut itu ke KPK. “Saya siap membantu KPK turun ke lapangan mengungkap permainan anggaran pendidikan khususnya DAK dan BOS di Sumut,” katanya. ( bar)

Masih Bisakah Orang Batak Bermimpi Berdirinya Propinsi Tapanuli

                                                                                  Medan-(Kraton TV)Hampir dua tahun berlalu semenjak terjadinya tragedi berdarah dibulan Februari digedung DPRD SU yang mengakibatkan Mangkatnya H.Ajiz Angkat Putra terbaik Sumatera Utara Ketua DPRD SU dirumah rakyat akibat unjuk rasa para simpatisan pendukung berdirinya Propinsi Tapanuli (Protap) karena tidak dipari purnakan oleh Intitusi DPRD SU .
Hampir dua tahun berlalu, sudah 76 orang tersangka demon anarkis protap sekarang sedang menjalani proses hukuman mereka. Malah ada yang sudah habis masa tahananya alias bebas.
‘Apa masih mungkinkah Propinsi Tapanuli ini terwujud’ ujar Albertus Hutabarat ketua LSM PPNI (Pemuda Pengerak Nasionalis Indonesia) ketika bertemu dengan koresponden Media INI di Hotel Danau Toba Medan .
Pemilu legislative sudah lama usai dari semua kontenstan partai politik hanya dua partai politik yang Ketumnya mengeluarkan sikap mendukung pembentukan Propinsi Tapanuli, yakni partai PPRN dan partai PKDI. Sayangnya kedua partai ini tidak ada terwakili di DPR RI. Hanya di DPRD-SU dan yang mempunyai Fraksi hanya PPRN sedang PKDI tidak.
Gubernur Sumatera Utara H.Syamsul Arifin. Setelah hampir dua tahun tragedi yang terjadi bulan Pebruari tidak ada niat politik untuk mewujudkan berdirinya Propinsi Tapanuli. Karena selama kepemimpinannya tidak pernah mendorong DPRD SU untuk melakukan pengkajian berdirinya prop Tapanuli dengan melaukan paripurna.
Setelah paripurna maka adalah persetujuan Ketua DPRD SU berdirinya Prop.Tapanuli. Dan dengan bersama persetujuan Gubernur Sumatera Utara untuk meminta ke Presiden berdirinya untuk Propinsi Tapanuli. Barulah Presiden RI mengeluarkan Amrah (Amanat Presiden ). Barulah Propinsi Tapanuli bisa terbentuk .
Sekarang H.Syamsul Arifin Gubernur Sumatera Utara sudah jadi tersangka kasus Korupsi di Kabupaten Langkat dan sudah ditahan di rutan Salemba. Cepat atau lambat, suka atau tidak suka, otomatis Wakil Gubernur Suamtera Utara Ir. Gatot Pujo Nugroho yang akan mengantikan posisi H.Syamsul Arifin menjadi Gubernur Sumatera Utara meneruskan masa priode yang tersisa.
Apa masih adakah secerca harapan masyarakat Batak dengan adanya pengantian kepemimpinan di Sumatera Utara ? Atau harus juga menungu Pilgub yang akan diadakan tahun 2013. Atau juga menunggu pemilu legislatif dan pilpres tahun 2014. Semoga orang batak masih bisa bermimpi berdirinya Propinsi Tapanuli. (Barat)

DIJUAL TANAH MURAH

                                                              DIJUAL TANAH  
                                  
                                                    Dijual Tanah Ukuran : 12  x  19
                                       Lokasi : Bandar Setia Pekan Senin Medan Tembung

                                                   Status tanah  SK Camat  
                                                    NB : Sertifikat Bisa Diurus
                                                    Harga : Rp 180.000,- permeter
                                        Hubungi : Pak Barat Hp 085361208799 - 08196020186.

Irjen Pol Wisnu Amat Sastro, Kapolda Sumut yang Baru

KratonTV .                                                                                                                                                     Irjen Pol Wisnu Amat Sastro sebelumnya staf ahli Kapolri, ditunjuk menjadi Kapolda Sumut yang baru menggantikan Irjen Pol Drs Oegroseno SH yang akan bertugas sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Mabes Polri.
“Penunjukan Irjen Wisnu Amat Sastro berdasarkan STR/71/III/2011 tanggal 1 Maret 2011. Tinggal menunggu informasi kapan jadwal serahterima jabatannya,” kata Pejabat Sementara Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hery Subiansauri.. Oegroseno akan menjabat Kepala Lemdiklat menggantikan Irjen Imam Sudjarwo. Imam sendiri selanjutnya menjabat Kabaharkam menggantikan Irjen Fajar Prihantoro yang akan menduduki Irwasum. Jabatan Irwasum sendiri sebelumnya dijabat Komjen Nanan Soekarna yang telah resmi ditunjuk menjadi Wakapolri..Hery mengaku sangat terkesan dengan sosok Oegroseno. Makanya, saat mendapat kabar Kapolda digeser, saya tidak mengucapkan selamat tapi menangis, karena kecintaan terhadap pimpinan,” ungkapnya.
Dia mengatakan, alasan pemindahan tugas dilakukan karena Ogeroseno memiliki akses vital dalam mengemban tugas-tugas Polri pada masa mendatang. “Ada tiga perubahan yang dilakukan oleh Polri, yakni instrumental, struktural dan kultural. Perubahan kultural ini bisa dilakukan melalui jajaran Lemdiklat Polri. Karena itu, beliau memiliki akses sangat vital dalam mengemban tugas-tugas Polri pada masa mendatang,” katanya. (hen)
Saya Bangga Pimpin Polda Sumut

• Irjen Wisjnu Janji Tegas dan Adil
• Duet Jenderal Medan Pulang Kampung

IRJEN WISJNU AMAT SASTRO - KAPOLDA

Pria kelahiran Medan 15 Oktober 1955 ini tercatat sebagai putra daerah kedua yang memimpin Polda Sumut. ”Saya bangga sebagai putra daerah diberi kepercayaan memimpin Polda Sumut. Semoga saya bisa memberi yang terbaik,” ujarnya saat dihubungi Tribun melalui telepon, Kamis (3/3) siang. Putra daerah Sumut pertama yang menjabat kapolda adalah Irjen Hotman Siagian pada periode 18 Oktober 2000 hingga 11 Juni 2001.
Wisjnu mengaku lahir di RS St Elisabeth, Medan, menempuh pendidikan SD di St Yosef Jalan Pemuda, SMP Budi Murni, dan SMAN 3 Medan. ”Selama ini saya selalu pulang ke Medan untuk urusan keluarga. Kini saya diberi amanah memimpin Polda Sumut. Saya ini asli Medan loh. Istri saya Boru Sitepu,” ujar jenderal bintang dua berdarah Jawa-Deli tersebut.
Alumnus Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1978 ini memang belum pernah bertugas di Sumut. Terakhir Wisjnu dipercaya menjadi Staf Ahli Manajemen Mabes Polri setelah sebelumnya bertugas sebagai Wakapolda Sulsel mendampingi Irjen Martius Salempang. Ia berjanji akan selalu profesional dan netral saat menjalankan tugas sebagai Kapolda Sumut.
”Saya harus bekerja lebih dan selalu berada di tengah-tengah semua pihak dan kelompok. Saya harus membuktikan putra daerah juga mampu memimpin Polda Sumut dengan adil dan tegas,” katanya. Sebelum Wisjnu ditunjuk menjadi kapolda, Kapolri juga sudah menunjuk Brigjen Sahala Allagan menjadi Wakapolda Sumut dan Kombes Tagam Sinaga menjadi Kapolresta Medan. Keduanya juga putra daerah, Sahala lahir di Ambarita, Samosir, sedangkan Tagam lahir di Batuempat, Jalan Asahan, Simalungun.
Tagam tercatat sebagai putra daerah pertama yang menjadi Kapolresta Medan. ”Saya makin gembira karena sebelumnya beberapa perwira polisi yang juga putra daerah seperti Kapolresta Medan sudah lebih dulu ditempatkan di wilayah Polda Sumut,” katanya. Sayang Wisjnu enggan menanggapi prioritas yang akan dilakukannya sebagai Kapolda Sumut.
”Kalau itu nanti, setelah saya resmi dilantik menjadi Kapolda Sumut,” katanya. Meski demikian, Brigjen Sahala Allagan mengatakan  penempatan sejumlah putra daerah di Polda Sumut dilakukan berdasarkan kompetensi, bukan pertimbangan etnis atau agama.   ”Sama seperti Pak Wisjnu, kerinduan bertugas di kampung halaman terobati sekarang. Tapi itu tadi, kita diberi kepercayaan bertugas di Bona Pasongit ini berdasarkan kompetensi, bukan yang lain,” katanya.
Ia mengaku sudah lama mengenal Wisjnu sejak ujian masuk ke Akpol. Sahala tercatat sebagai Akpol angkatan 77, sementara Wisjnu angkatan 78, sama seperti Oegroseno, Nanan, dan Kapolri Timor Pradopo.
”Di kepolisian biasa terjadi junior lebih cepat dari senior, misalnya pangkat Pak Wisjnu lebih tinggi dari saya. Tapi perbedaan pangkat tidak menghalangi komunikasi antara kami berdua, meski belum pernah bertugas di kesatuan yang sama,” katanya.
Sahala mengatakan bertugas di kampung halaman menumbuhkan motivasi lebih lantaran disaksikan langsung keluarga dan kerabat. ”Kita harus menjalin komunikasi pada kepala daerah di Sumut, bagaimana agar lebih maju dari sebelumnya. Ini juga menjadi contoh kepada junior-junior kita, agar kita yang pulang kampung bisa memberikan kontribusi nyata pada Sumut,” ujarnya. Kapolresta Medan Kombes Tagam Sinaga mengaku gembira Wisjnu memimpin Polda Sumut.
”Kemarin saya sudah menyampaikan ucapan selamat kepada beliau (Wisjnu). Sebagai barometer Sumut, saya pribadi akan berupaya ekstra agar kondisi keamanan dan ketertiban(sar)