Apa Memang Orang Batak Suku Kelas Tiga di Mata Partai-Partai Politik di Indonesia.

Medan-Wah sayang  sekali, semua Partai Politik yang didukung orang Batak baik di Pulau Sumatera,Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, pokoknya yang tinggal di Indonesia maupun di luar negeri,tidak ada memperdulikan permintaan orang batak yang hanya minta sebuah Propinsi namanya: Propinsi Tapanuli.
Baik partai yang benderanya berwarna Biru ,Partai yang benderanya berwarna Kuning ,Partai yang benderanya berwarna Merah ,apalagi partai politik yang beridiolagi Islam .
Apa mungkin orang Batak Suku kelas tiga dimata Partai – Partai besar yang berkuasa di Indonesia kata Albertus Hutabarat Ketua LSM Pemuda Penegak Nasionalis Indonesia (PPNI) di Suite Room Hotel Madani Medan baru-baru ini.     

Memang waktu kita sekolah di SLTA dahulu, kalau kelas
tiga lebih tinggi derajatnya  dari pada kelas satu.tapi kalau dipandang dari dunia pendidikan .
Tapi kalau ditengok dari suatu perlombaan juara satu lebih besar hadiahnya dari juara tiga. Dari mana kita sekarang menilai angka tiga ini
Seandainya kita memandang dari sudut orang bersekolah, kalau  suku Batak suku kelas tiga berarti derajatnya paling tinggi.Kenapa permintaan mereka hanya meminta sebuah propinsi. Sampai hari ini permintaan sebuah Propinsi susah sekali mengabulkanya . Padahal Propinsi Kepulawan Riau (Kepri),Propinsi Bangka Belitung,Propinsi Banten,Propinsi Gorontalo,Propinsi Sulawesi Barat , Propinsi Maluku Utara,Propinsi Papua Barat dikabulkan permintaan mereka melalui perpanjangan tangan Partai Politik.
Apa  kita sebaiknya memandang dari sudut pertandingan bahwa juara satu derajatnya lebih tinggi dari juara tiga .

Jadi kalau kita memandang dari sudut kejuaraan berarti  derajat suku  Batak lebih rendah dari derajat Suku-Suku lain yang ada di Indonesia. Yah kasihan kalilah nasib suku  batak ini . Sudah susah – susah membesarkan partai – partai besar yang sekarang berkuasa di Indonesia malah di nilai suku kelas tiga.
Saya rasa sudah tibalah saatnya orang batak untuk berkaca diri .Kita ini satu suku yang dipandang sebelah mata oleh suku suku lain yang jumlah mereka mendominasi di partai –partai besar.Dan partai itu sudah mendominasi di Senayan Jakarta.Dan kita Suku batak dapat apa hanya penyumbang suara doang ,alias anak bawang . Semoga kita bias lebih bersikap arif dalam berdemokrasi  agar suku batak bias menjadi suku yang diperhitungkan di kancah politik di Indonesia.(0LA).

Oknum Polisi Intimi Tahanan

Palangkaraya
Brigadir AG Petugas jaga tahanan Mapolresta Palangkaraya akhirnya ditahan Bidpropam Polda Kalteng atas laporan melakukan pemerkosaan terhadap VO, satu di antara tahanan kasus Narkoba titipan Polda Kalteng.

Perilaku biadab itu terjadi, Minggu (6/3), dinihari di ruang tahanan Mapolresta Palangkaraya.

Kepala Bidang Propam Polda Kalteng, AKBP Eko Saktiono, pihaknya telah memintai keterangan dari sekitar 15 saksi termasuk korban seniri yang saat ini masih ditahan diruang tahanan Mapolresta Palangkaraya terkait adanya laporan pemerkosaan itu.

Menurut dia, pihaknya telah menahan tersangka Brigadir AG di ruang tahanan Mapolda Kalteng, karena berdasarkan keterangan dari beberapa saksi dan korban memang memberatkan pelaku, meskipun pelakunya tidak mengaku telah melakukan tindakan itu.

Warga Korban Banjir Demo PT AJP Tuntut Ganti Rugi Rp3,9 M

Ratusan Warga Korban Banjir Demo PT AJP Tuntut Ganti Rugi Rp3,9 M

Medan

Ratusan warga korban banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Deli awal April lalu, berdemo di depan PTAJP Jalan KL Yos Sudarso km 15, Senin (18/4). Mereka mendesak perusahaan pengolah sawit itu untuk segera membayar kerugian hartabenda Rp3,9 miliar.

Dalam aksinya, warga di sejumlah lingkungan II, IV, V, VI Kelurahan Martubung Medan Labuhan itu, selain menggelar aneka poster dan mencoreti tembok pabrik, mereka juga memasang tenda persis depan gerbang PT AJP.

Bahkan pengunjuk rasa juga berorasi sambil membawa sejumlah peralatan seperti springbed dan kulkas milik mereka yang rusak akibat terendam air.

Menurut koordinator warga, Dahsyat Tarigan, sebelum aksi demo lanjutan ini perwakilan warga telah melayangkan surat permohonan agar perusahaan mengganti rugi kerusakan harta benda warga akibat banjir.

Sebab banjir yang melanda kediaman mereka pada (1/4) lalu, akibat dampak dari proyek yang dilaksanakan perusahaan lewat kontraktornya di sekitar pinggir sungai, sehingga membuat tanggul sungai Deli terkikis dan jebol bersamaan munculnya banjir kiriman.

Si Gunung Hitam Menghidupi Pelabuhan Tangkayu

KALIMANTAN TIMUR -                                   

  Kalimantan Timur       Tarakan, Tim Kaltim 1 memulai perjalanan pertama kali minggu yang lalu pada Senin, 18 Oktober 2010 di Bandara Juwata, Tarakan. Sebelum mendarat, pilot menginformasikan cuaca di luar sebesar 39 derajat Celcius. Cukup panas untuk ukuran jam 10 pagi. Namun, sepanasnya hari itu, tubuh saya berdegup senang membayangkan perjalanan selanjutnya.

Supir taksi bandara menyapa dengan ramah dan siap mengantar kami. Cukup nyaman walaupun tanpa pendingin udara. Saya dan rekan Prama membuka jendela taksi supaya angin dapat masuk. Tiba-tiba, pendamping kami, Edi Hartono menujuk ke arah trotoar.

"Di sini tempat kerusuhan kelompok bulan lalu. Masih kelihatan kan pohon di pinggir jalan banyak yang ditebang. Itu tebasan Mandau. Waktu itu, hampir semua orang membawa parang tradisional. Untunglah cepat berlalu," ujarnya.

Sambil bercerita mengenai kerusuhan sebulan silam, tidak terasa setelah 15 menit, sampai juga di Pelabuhan Tangkayu. Kami bersiap naik kapal cepat Sinar Baru menuju Pulau Sebatik. Harga yang tertulis di tiket Rp 170.000. Menurut informasi, kami akan menempuh perjalanan laut selama 3 jam untuk menyeberang ke Pulau Sebatik. Perjalanan menyusuri laut pasti sangat asyik. Deru mesin kapal, hembusan angin, dan percikan air yang kadang melewati jendela menyambut saya.

Pelabuhan Tangkayu memang terkenal menjadi tempat transit tongkang batubara dari beberapa kota di utara Kalimantan Timur. Jadi, tidak heran bila kita dapat melihat kapal tongkang batubara dan kapal cepat penumpang bersisian di sepanjang dermaga. Batubara dan kayu olahan menghidupi Pelabuhan sibuk ini.

Tidak sampai 10 menit, di pinggiran sungai, saya melihat hutan bakau yang gundul. Tanah kuning menyembul dan di sisinya ada kapal tongkang kecil dengan tumpukan kayu-kayu log besar. Agak jauh di belakang tumpukan kayu log, semua penumpang dapat melihat asap hitam membumbung. Mungkin asap tersebut berasal dari pembakaran hutan bakau atau memang ada industri yang memakai bahan bakar batubara.

                                          Penasaran, tidak lama kemudian saya melihat gunungan batubara ditumpuk di kapal tongkang. Hitam dan menyedihkan. Bukti pengerukan yang memberi bekas lubang permanen pada bumi hijau Kalimantan. Penambangan batubara dan kayu hutan memang menjadi salah satu roda penggerak ekonomi di Kalimantan Timur. Rakyat, pemerintah, dan swasta menjadikan sektor pertambangan dan hutan sebagai komoditas utama untuk mendapatkan keuntungan.

Menarik, belum sampai sehari di Kalimantan Timur. Akhirnya saya melihat juga realitas yang menjadi penggerak ekonomi daerah ini. Bila melihat dari kacamata pembangunan, eksploitasi sumber daya alam memang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, apakah akan terus seperti itu? Saya berharap generasi Indonesia selanjutnya masih dapat menikmati hijaunya hutan hujan tropis Kalimantan Timur yang menyimpan beragam keanekaragaman hayati. Sepenggal harapan di awal perjalanan ini menjadi doa kecil untuk masa mendatang.(B)

Koruptor Di Sumut Terus Menggurita

 (Medan)                                                                                          - Direktur Eksekutif AMIPKA (Aliansi Masyarakat Independen Pemantau Kinerja Aparatur Negara) Pusat  David Ridwan Betz menilai sistem penegakan hukum di Sumut sudah berantakan hingga koruptor terus menggurita. Untuk itu AMIPKA  berpendapat Kejatisu dan Poldasu sepantasnya menjadikan Sumut sebagai “darurat korupsi” dan membentuk tim terpadu untuk menangkap para koruptor di daerah ini.
“Setelah ditahannya Gubsu  oleh KPK, menyusul tersangkutnya Walikota Medan dalam kasus penyalahgunaan APBD di Tapsel, disidangnya  nabtab Bupati Asahan  Risudin dan lainnya pertanda mengguritanya korupsi di tubuhbirokrasi di Sumut selama ini”,kata David Ridwan Betz kepada Medan Pos di Medan kemarin.
Menurut David, dari  catatan dan pemantauan AMPIKA di seluruh Indonesia, angka kasus korupsi dan penyalahgunaan jabatan lebih kerap terjadi di Sumut. Persentase penyalahgunaan anggaran Negara dan penyalahgunaan wewenang jabatan yang dilakukan aparat penegak hukum di Sumut menempati 90% sebagai daerah yang cukup rentan dari dampak korupsi.
Dikatakan,  sistem penanganan korupsi harus dirubah, mengingat pelaku korupsi yang paling rutin dan terselubung adalah di tingkat kepala dinas. Seharusnya pihak yang menangani kasus Tipikor perlu diberi tegang waktu dan target untuk membersihkan semua indikasi yang terkait kasus korupsi di setiap pemerintahan kabupaten/kotamadya.
“Dan penangkapan dan penjeratan sejumlah bupati maupun walikota bukan prestasi keberhasilan di dalam penanggulangan korupsi di daerah ini. Ada sejumlah pejabat berwenang yang menyelip diantara pejabat utama selama ini sudah bermain puluhan tahun lepas dari jangkauan hukum dan nama mereka  tidak begitu terekspos. Namun modus KKN yang mereka lakukan sudah menggurita di setiap kantor dinas”,kata David.
David Ridwan Betz mencontohkan beberapa kasus penyalahgunaan anggaran di Kabupaten Deli Serdang yang dikelola pejabat di tingkat dinas dan sub dinas di Pekerjaan Umum. “Mereka ini “mickey mouse korupsi” yang selama ini sengaja dibiarkan dan dipeliharan oleh sejumlah oknum  pejabat penegak hukum”,kata David.
Kapoldasu pun kata Direktur Eksekutif AMIPKA itu, harus turun tangan menginjeksi satuan tipikor yang ada di tingkat Polres. Demikian juga Kejatisu menajamkan dan melebarkan “jaring halus”nya di tingkat Kejari.
AMIPKA juga mensinyalir banyak kekayaan koruptor di Sumut tersimpan di bank pemerintah dan swasta dan akan mendesak Tim PPAT Pusat untuk memeriksa sejumlah rekening gelap yang menggunakan nama sejumlah anggota keluarga pejabat yang terindikasi koruptor di Sumut yang selama ini belum terpantau. “Kepada lapisan masyarakat yang ingin membuat laporan atas temuan menyangkut tindak pidana korupsi bisa melaporkan langsung ke lembaga AMIPKA (B)

 

Kejati Diminta Ungkap Korupsi Dana Bos Di Sumut

Medan ( KRATON TV) :                                                            Ketua Pelaksana Harian Pimpinan Kolektif Provinsi (PKP) Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Sumatera Utara, Marlon Purba, meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut mengusut tuntas dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di daerah itu.

“Korupsi DAK dan dana BOS di daerah ini diduga dikoordinir oleh sekelompok ‘mafia’ yang melakukan ‘kongkalikong’ dengan para aparatur pemerintahan mulai dari pejabat di Dinas Pendidikan Provinsi hingga Disdik Kabupaten/Kota dan Kecamatan,” katanya di Medan,.

Marlon sendiri mengaku akan memberikan bukti-bukti kongkrit sekaligus nama-nama para “mafia” yang “mengemplang” DAK dan dana BOS di Sumut.

Menurut dia, sudah bukan rahasia lagi jika para “mafia pendidikan” tersebut sering menghalangi para kontraktor yang ingin menjadi peserta tender di Disdik. “Sudah bukan rahasia lagi jika tender di Disdik Sumut dan kabupaten/kota dimonopoli mereka,” ujarnya.

Di tingkat kecamatan, katanya, pihaknya juga menerima informasi adanya “mafia pendidikan” yang melakukan intimidasi dan mengancam para kepala sekolah. Intimidasi tersebut dilakukan agar mereka bisa memonopoli proyek yang ada di sekolah-sekolah tersebut.

“Pengakuan dari kepala sekolah yang saya terima, mereka dipaksa menyerahkan pengerjaan dan pengelolaan anggarannya kepada para ‘mafia’ tersebut,” ungkapnya.

Untuk itu Marlon mengaku pihaknya akan segera menyampaikan berkas atau data tentang dugaan korupsi dan penyimpangan anggaran DAK dan BOS di Sumut itu ke KPK. “Saya siap membantu KPK turun ke lapangan mengungkap permainan anggaran pendidikan khususnya DAK dan BOS di Sumut,” katanya. ( bar)

Masih Bisakah Orang Batak Bermimpi Berdirinya Propinsi Tapanuli

                                                                                  Medan-(Kraton TV)Hampir dua tahun berlalu semenjak terjadinya tragedi berdarah dibulan Februari digedung DPRD SU yang mengakibatkan Mangkatnya H.Ajiz Angkat Putra terbaik Sumatera Utara Ketua DPRD SU dirumah rakyat akibat unjuk rasa para simpatisan pendukung berdirinya Propinsi Tapanuli (Protap) karena tidak dipari purnakan oleh Intitusi DPRD SU .
Hampir dua tahun berlalu, sudah 76 orang tersangka demon anarkis protap sekarang sedang menjalani proses hukuman mereka. Malah ada yang sudah habis masa tahananya alias bebas.
‘Apa masih mungkinkah Propinsi Tapanuli ini terwujud’ ujar Albertus Hutabarat ketua LSM PPNI (Pemuda Pengerak Nasionalis Indonesia) ketika bertemu dengan koresponden Media INI di Hotel Danau Toba Medan .
Pemilu legislative sudah lama usai dari semua kontenstan partai politik hanya dua partai politik yang Ketumnya mengeluarkan sikap mendukung pembentukan Propinsi Tapanuli, yakni partai PPRN dan partai PKDI. Sayangnya kedua partai ini tidak ada terwakili di DPR RI. Hanya di DPRD-SU dan yang mempunyai Fraksi hanya PPRN sedang PKDI tidak.
Gubernur Sumatera Utara H.Syamsul Arifin. Setelah hampir dua tahun tragedi yang terjadi bulan Pebruari tidak ada niat politik untuk mewujudkan berdirinya Propinsi Tapanuli. Karena selama kepemimpinannya tidak pernah mendorong DPRD SU untuk melakukan pengkajian berdirinya prop Tapanuli dengan melaukan paripurna.
Setelah paripurna maka adalah persetujuan Ketua DPRD SU berdirinya Prop.Tapanuli. Dan dengan bersama persetujuan Gubernur Sumatera Utara untuk meminta ke Presiden berdirinya untuk Propinsi Tapanuli. Barulah Presiden RI mengeluarkan Amrah (Amanat Presiden ). Barulah Propinsi Tapanuli bisa terbentuk .
Sekarang H.Syamsul Arifin Gubernur Sumatera Utara sudah jadi tersangka kasus Korupsi di Kabupaten Langkat dan sudah ditahan di rutan Salemba. Cepat atau lambat, suka atau tidak suka, otomatis Wakil Gubernur Suamtera Utara Ir. Gatot Pujo Nugroho yang akan mengantikan posisi H.Syamsul Arifin menjadi Gubernur Sumatera Utara meneruskan masa priode yang tersisa.
Apa masih adakah secerca harapan masyarakat Batak dengan adanya pengantian kepemimpinan di Sumatera Utara ? Atau harus juga menungu Pilgub yang akan diadakan tahun 2013. Atau juga menunggu pemilu legislatif dan pilpres tahun 2014. Semoga orang batak masih bisa bermimpi berdirinya Propinsi Tapanuli. (Barat)